BUKTI PEMIKIRAN TUN MAHATHIR MENDAHULUI ZAMAN !!!!

Idea Putrajaya dicetuskan  oleh TUN MAHATHIR dan mula dibina pada tahun 1995  dengan disambut pelbagai tanggapan negatif oleh pelbagai pihak terutama pembangkang. Apa yang tak keluar dari mulut pembangkang...pembaziran wang rakyat...rasuah....kroni ANWAR IBRAHIM.....lepas tu pakat-pakat nak hantar ANWAR IBRAHIM supaya jadi PM kat PUTRAJAYA...Gila betul puak-puak pembangkang ni.
Yang tak gila seperti Indonesia yang melihat PUTRAJAYA sebagai bandar contoh yang terbaik di dunia...itupun setelah 16 tahun  !!!

http://madalmania.blogspot.com/2011/02/dimana-putrajaya-versi-indonesia_24.html

Dimana Putrajaya Versi Indonesia?

Mari dengar apa kata mereka..

Putrajaya, Malaysia

Berita Diambil dari BBC Indonesia

Kota Putrajaya, yang sejak 12 tahun lalu menjadi pusat pemerintahan Malaysia, menginspirasi Indonesia yang tengah membahas wacana pemindahan Ibukota Jakarta.

Kota seluas 46 kilometer persegi ini menggantikan Kuala Lumpur sebagai ibukota pemerintahan Malaysia, setelah kota yang disebut terakhir ini tidak mampu lagi menanggung beban sebagai ibukota yang ideal.

Nama Putrajaya dimunculkan sebagai contoh sukses pemindahan pusat pemerintahan, setelah opsi lain yaitu pemindahan ibukota Jakarta ke tempat lain dianggap lebih berisiko dan "mahal secara ekonomi".

Ide pemindahan pusat pemerintahan, tanpa memindahkan Jakarta sebagai ibukota, dianggap sebagai salah-satu jalan yang paling realistis dan murah.

Dan sejak wacana pemindahan ibukota digulirkan, nama Putrajaya acap disebut, selain opsi pemindahan ibukota ke tempat lain seperti yang dipraktekkan oleh Australia, Brasil, atau Turki.

Akhir September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah keterangan pers, secara khusus menyebut Putrajaya sebagai salah-satu opsi pemindahan pusat pemerintahan, yang bisa ditiru.

"Misalnya apa yang terjadi di Malaysia. Ibukota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. (Mereka) terpisah. Dengan demikian tidak saling menganggu," kata Presiden Yudhoyono.

Wilayah yang sekarang diberi nama Putrajaya, dahulu adalah bekas lahan kelapa sawit, yang berukuran luas.

Sejak 1999, daerah yang terletak di selatan Kuala Lumpur ini resmi dijadikan pusat pemerintahan yang baru, menggantikan Kuala Lumpur.

"Mirip Jakarta, Kuala Lumpur saat itu tak mampu menampung kemacetan, banjir, dan kepadatan penduduknya," kata Datok Doktor Junaidi Abu Bakar, Menteri Penasehat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, kepada BBC Indonesia.

traffic jam Jakarta 10 kali teruk dari KL, Tak pecaya korang pegi la Jakarta sendiri

Otoritas negara itu kemudian mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut, yang kemudian bermuara pada keputusan memindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur.

Berbagai alternatif tempat kemudian dimunculkan, namun akhirnya diputuskan Putrajaya -- yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kuala Lumpur -- yang akhirnya dipilih.

Salah-satu alasan penting kenapa Putrajaya dipilih, "karena jaraknya tak begitu jauh dari Ibukota Kuala Lumpur," kata Datok Doktor Junaidi Abu Bakar.

Syarat lainnya, menurut Junaidi, wilayah itu "harus luas, tak berjauhan dari laut dan landai (untuk memudahkan pembuatan bandar udara), kawasan berair, serta tak jauh dari daerah-daerah lain".

Dibangun sejak 1994 dan menghabiskan biaya sekitar Rp85 triliun, Putrajaya resmi dijadikan sebagai pusat pemerintahan Malaysia pada 1999.

Semua aktivitas kantor pemerintahan, termasuk Kantor Perdana Menteri, kini telah dipindahkan ke kota tersebut.
Berisiko kecil

Dua belas tahun setelah kota Putrajaya dibangun, pengamat masalah perkotaan Yayat Supriyatna menganggap apa yang dilakukan Malaysia ini bisa ditiru oleh Indonesia, ketimbang membangun ibukota baru.

"Memindahkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari Jakarta, itu merupakan risiko yang saya anggap sangat efektif," kata Yayat Supriyatna kepada BBC Indonesia.

Yayat beralasan, pusat pemerintahan baru itu akan didukung "infrastruktur, kelengkapan sarana dan prasarana, yang masih bisa diakomodasi oleh kota induknya yaitu Jakarta."

Walaupun masih sebatas wacana, Indonesia memimpikan pusat pemerintahan baru yang letaknya tidak jauh dari Jakarta.

Masih dipikirkan daerah terdekat mana yang akan dipilih, apabila opsi ini yang diambil.

Namun dengan alasan pertimbangan kesiapan infrastruktur serta kemampuan daerah itu menjadi kota mandiri, pengamat perkotaan Nirwono Yoga menyebut kawasan di sekitar Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawaci sebagai alternatif.

"Kita punya potensi seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi," ungkapnya.

Namun Nirwono juga menyebut sejumlah kota baru, seperti Lippo Karawaci, yang disebutnya "secara teknis untuk menjadi kota pemerintahan, secara infrastruktur cukup mewakili, moderen, dan bertaraf internasional".

Apalagi imbuhnya, jika nanti hanya memindahkan perkantoran semata, "tentu kota yang sedang dikembangkan, itu layak dipertimbangkan, karena lebih murah biayanya, ketimbang membangun mulai dari nol."
Mobilitas sosial

Tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membangun kota baru sebagai pusat pemerintahan.

Selain kesiapan infrastruktur, masalah sosial yang mengiringi perpindahan para pegawai negeri ke pusat pemerintahan yang baru, harus pula disiapkan sarana dan prasarananya.

"Pemerintah Malaysia tak hanya memindahkan kantor (ke Putra Jaya)," kata Datok Doktor Junaidi Abu Bakar, Menteri Penasehat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Tempat tinggal mulai apartemen hingga perumahan juga dibangun di lokasi baru untuk menampung para pegawai negeri. "Dan kita memberi insentif, atau diskon untuk membeli rumah atau apartemen," jelasnya.

Ini dilakukan agar para pegawai negeri itu betah dan bangga tinggal di pusat pemerintahan yang baru itu.

Dan akankah Indonesia mampu membangun pusat pemerintahan yang baru, sebagai pengganti Jakarta, setidaknya seperti yang sudah dipraktekkan di Malaysia?

Saat ini Indonesia tampaknya baru sampai pada tahap menimbang-nimbang saja: pindah atau tidak.